You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan SIDOREJO
Kalurahan SIDOREJO

Kap. Lendah, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

Selamat Datang di Website Kalurahan Sidorejo

Belum Semua Pemdes Perhatikan Difabel, Latar Belakang Terbentuknya Sekolah Gradiasi

JUWANI 13 November 2019 Dibaca 937 Kali

Lendah,(kulonprogo.sorot.co)--Meskipun gerakan untuk merubah pola pikir dan cara pandang terhadap kaum difabel terus digalakkan, namun nyatanya belum semua kebutuhan kaum difabel terpenuhi. Termasuk diantaranya sejumlah pemerintahan desa yang semestinya menjadi penyedia fasilitas mendasar bagi kaum difabel.

Hal ini lah yang kemudian melatar belakangi dibentuknya Sekolah Gerakan Pendidikan san Advokasi Indonesia Inklusif (Gradiasi). Sekolah ini diinisiasi oleh sejumlah organisasi penyandang disabilitas, diantaranya Pusat Rehabilitasi YAKKUM, SIGAB, PERDIK, NLR Indonesia, PPRBM Solo, Sehati Sukoharjo, PPDiS Situbondo, serta didukung The Asia Foundation dan Pemerintah Australia.

Kepala Sekolah Gradiasi, Fuad Bahri mengatakan bila dbentuknya lembaga pendidikan non formal ini bertujuan untuk mencetak mitra pemerintah desa untuk mewujudkan desa inklusi. Adapun sekolah ini dibuka di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah yang telah menyandang status sebagai desa inklusi sejak beberapa waktu lalu.

"Tujuannya untuk mencetak para kader gerakan advokasi inklusi di Indonesia. Setelah lulus mereka kembali ke desanya masing-masing untuk jadi mitra pemerintah desa mewujudkan desa inklusi," jata Fuad, Senin (11/11/2019).

Fuad menerangkan sebelum menjadi peserta, mereka terlebih dahulu menjalani seleksi. Dari 105 orang, tersaring jadi 23 siswa. Mereka yang merupakan perwakilan dari sejumlah daerah di Indonesia lantas menjalani pendidikan selama 10 hari di Desa Sidorejo. 

"Peserta diajari berbagai materi. Di antaranya tentang kebijakan publik, analisis sosial dan komunikasi publik," terangnya.

Kader jebolan sekolah Gradiasi diperlukan untuk mengadvokasi kepentingan difabel perihal pemenuhan kebutuhan mereka di tingkat desa. Terlebih, pemerintah pusat telah menggelontorkan miliaran rupiah dana desa kepada pemerintah desa.

Hanya saja, alokasi dana untuk keperluan difabel tergolong masih sedikit. Pasalnya, hal ini juga berkaitan dengan masih sedikitnya desa inklusi di Indonesia. Dari ribuan desa, baru ada kurang dari 100 desa inklusi. Kebanyakan berada di desa-desa di Pulau Jawa.

"Sementara untuk wilayah DIY baru ada sekitar 20-an desa inklusi. Oleh karena itu kader Gradiasi diharapkan mampu menularkan ilmunya dan menjadi penjembatan antara kepentingan kaum difabel dengan kebijakan yang ada," ujar Fuad.

Kepala Desa Sidorejo, Sutrisna mengaku bangga desanya bisa dipilih menjadi lokasi penyelenggaraan Sekolah Gradiasi. Sebab, ini membuktikan, Sidorejo yang sejak 2015 lalu telah dikukuhkan jadi desa inklusi sudah menjalankan tugas dengan baik. Hal ini juga mendorong pihaknya untuk lebih memperhatikan kebutuhan kaum difabel melalui Alokasi Dana Desa (ADD)

"Kami pemerintah desa akan lebih giat lagi apalagi terkait Alokasi Dana Desa, untuk inklusi," ucapnya.
sumber : https://kulonprogo.sorot.co/berita-7693-belum-semua-pemdes-perhatikan-difabel-latar-belakang-terbentuknya-sekolah-gradiasi.html
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,822,285,989 Rp2,801,097,514
100.76%
Belanja
Rp2,752,910,214 Rp2,852,689,303
96.5%
Pembiayaan
Rp175,591,794 Rp175,591,794
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp72,599,153 Rp72,599,153
100%
Hasil Aset Desa
Rp104,170,905 Rp81,293,532
128.14%
Dana Desa
Rp1,448,496,000 Rp1,448,496,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp134,730,794 Rp134,730,794
100%
Alokasi Dana Desa
Rp962,478,035 Rp962,478,035
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp63,000,000 Rp63,000,000
100%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp34,500,000 Rp34,500,000
100%
Bunga Bank
Rp2,311,102 Rp4,000,000
57.78%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,203,642,364 Rp1,217,989,914
98.82%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp609,022,450 Rp661,351,700
92.09%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp153,763,400 Rp159,551,800
96.37%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp166,739,000 Rp185,672,500
89.8%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp619,743,000 Rp628,123,389
98.67%